sipkd adalah. Salah satu bentuk tanggungjawab pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. sipkd adalah

Metode untuk pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. PENGUMUMAN. Temuan. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 4. 1. Menjadi referensi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam mengelola SIPKD mengingat bahwa SIPKD adalah. 4. Metode Penelitian Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian ini untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Hamdani, 2003). 3. Perangkat komputer yang menjadi syarat minimal untuk dapat mengoperasikan aplikasi secara normal (client) adalah PC Memory 512 MB Pentium D. Untuk menunjang kebutuhan services tiap-tiap modul SIPKD, maka dibuat Aplikasi yang berfungsi untuk membantu penanganan permasalahan-permasalahan yang ada pada tiap-tiap daerah. Intensitas Penggunaan . Penilai adalah asesor pada Satuan Pendidikan Tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penginterprestasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan bidang keuangan. 7. Sijunjung SIPKD SIPKD SIPKD 20 03. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92). SIPD itu adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemda, pada prinsipnya modul yang sedang happening digunakan banyak pihak saat ini adalah modul perencanaan dan modul penatausahaan keuangan. @adminsipkdindonesia: SIPKD Akrual saatnya di-update. Bagi Mahasiswa a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Gambar 4. informasi SIPKD dapat mengurangi biaya-biaya yang boros. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Tugas PA antara lain: Menyusun RKA SKPD ; Menyusun DPA SKPD; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem induk pengelolaan keuangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan. Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. 2 Microsoft Excel adalah Sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Penggunaan sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan . 16. Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang valid. Kalau mendengar dan membaca komentar para dosen, kehebohan ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang menyangkut 3 perkara: 1) kebijakan Dikti, 2) aplikasi SIPKD, dan 3) implementasi. Ini adalah hal yang amat. jakarta. Rendahnya kompetensi SDM terhadap penguasaan SIPKD akan berdampak terhadap pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan, definisi dari Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan pada variabel efektivitas penerapan SIPKD adalah sebesar Sig. 11 Kota Padang Panjang SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 22 03. P 3 DN. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran AuditSekilas Sistem Informasi Keuangan Daerah. SIPKD. ABSTRAK Laporan Magang ini berjudul “Alur Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kota Jambi”. 11. 06 Kab. id (untuk belajar aplikasi lainPAD dan BLUD) Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Menurut definisinya, jenis Enterprise Systems termasuk di dalamnya adalah enterprise resource planning (ERP)ABSTRAK Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ini ditulis oleh Yulis Widayanti, NIM. Daerah (SIPKD) Dalam Menciptakan Efektivitas Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah : 1. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contoh adalah transaksi tanggal 5 Pebruari 2011, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah dan memberikan tembusan bukti pembayaran kepada bendahara penerimaan. 7. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis Partial(SIPKD) SIPKD adalah suatu perangkat lunak aplikasi yang dirancang dan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang. Manual Aplikasi. 2 Tampilan Login Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara penulis bahwa penggajian pegawai pada Pemkot Cimahi lebih efisien menggunakan SIPKD. SPD Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 1. Cek Tagihan PBB. Di sini anda dapat mengakses berbagai data dan aplikasi terkait dengan kebijakan, perencanaan, anggaran, kepegawaian, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya di Jakarta. Tingkat ketepatan waktu yang dihasilkan aplikasi SIPKD sebesar 0%. Pos Penerima adalah instansi non bank (PT Pos) yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. disajikan. ” II. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Kehumasan Pemerintah Provinsi Aceh, 2010:5). Dilihat: 2971. 3. Aplikasi SIPKD mempunyai kelebihan yaitu terhubung langsung dengan Pemerintah Pusat melalui jaringan intranet, artinya ketika penyusunan. SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan. 1. 2. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada. The analysis focused on the user's perception regarding SIPKD they should run. Siang itu, Selasa (30/3/2021), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri) Mochamad Ardian menerima Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sistem akuntansi yang melalui ptoses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Pasal 70: ayat 1). Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun Kota Madiun, Jawa Timur Telepon: (0351) 467327Garut adalah Wajar Dengan Pengecualian (Hal tersebut menggambarkan bahwa pencatatan akuntansi pada pemerintahan daerah Garut belum sesuai dengan standar yang berlaku umum. dengan fokus yang diteliti adalah SIPKD sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (S APD) berbasis akrual, yaitu kesesuaian SIPKD dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yaitu dengan membandingkan alur aplikasi, membandingkan jurnal dan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah. Efinance SIPKD adalah aplikasi yang. Tujuannya adalah supaya dapat membantu pihak manajemen mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pada pemakai data ekstern dan intern. Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut : 1. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, pengimplementasian Software. Pos Penerima adalah instansi non bank (PT Pos) yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan. PP No. , seperti pada Gambar dibawah, setelah selesai klik Close. ). 1. Kompasiana adalah platform blog. 07 Kab. 12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. 3. (1989) mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan. 2. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi. 1. Jones menghasilkan laporan secara efektif , namun (dalam Nashir Budiman 1996;295) dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih implementasi adalah penerapan dapat memiliki banyak kelemahan termasuk beberapa dipandang sebagai sebuah proses interaksi fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah dan antara suatu. 3. 1. Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban, dan merupakan negara berazas ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Menurut cara memperolehnya, data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh secaraTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel perencanaan anggaran, kompetensi SDM, monitoring dan evaluasi terhadap variabel penyerapan anggaran, dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sebagai variabel moderasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan. 4. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru. Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri menerapkan SIPKD. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. ). Telah 32 tahun berdiri sehingga sangat memahami Pemerintah Daerah memerlukan keahlian khusus dan itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman yang bertahun-tahun berinteraksi langsung dengan berbagai stakeholder daerah serta cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi. 3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung. 2 Manfaat PenulisanSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabe. Proses penggajian menggunakan SIPKD adalah 1-2 hari kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengguna langsung dari aplikasi SIPKD diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/89/31-LU/HK/2014 (terbaru). Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan mengenai alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran berdasarkan aturan yang berlaku. Software 5,6,7,8, 3. Aset. Usadi adalah di keuangan daerah, aplikasi yang telah dibuat adalah SIPKD. “Dengan penerapan SIPKD ini, kita berharap dapat mempersingkat pelaporan keuangan dan mempermudah birokrasi keuangan daerah,” sebutnya. 29. SP2D adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara. Oleh karena nilai sig 0,000 α = 0,025, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 1. Pada Surat Edaran No. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Kehumasan Pemerintah Provinsi Aceh,. Kesimpulan. 11. 18. Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. jalur menunjukkan bahwa besarnya pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap kinerja pegawai adalah 5,2%, persepsi kemudahan penggunaan 15,6 %, keahlian komputer. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) GAMBARAN UMUM. 4. 15. 3). Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sub-sub sistem yang saling terintegrasi yang memproses pengolahan data keuangan, pelaporan keuangan daerah dan sekaligus membantu pengiriman data keuangan secara langsung. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 4. Pemerintah Provinsi Bali memiliki SIPKD yang digunakan oleh semua SIPKD leading untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) . I. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling Adapun yang menjadi objek penelitian adalah penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) - Kota Sukabumi, adalah Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, pendapatan dan Barang Milik. Adapun tampilan pada SIPKD dapat dilihat pada Lampiran 7 2) Langkah selanjutnya Praktikan akan memilih menu yang terdapat pada SIPKD yakni menu pertanggungjawabanBatang Hari | Penulis/Sumber: | Tanggal: 14 Maret 2014. Mampu dalam melaksanakan praktek lapangan dan dapat mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki. obyek penelitian adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu penyebab rendahnya opini tersebut adalah pengelolaan aset daerah yang kurang baik, hal ini disebabkan karena pengungkapan saldo aset tetap yang disajikan tidak dapat di yakini kewajarannya dan dari tahun ketahun mengalami. aplikasi SIPKD adalah aplikasi yang berjalan dengan bantuan internet . SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi SIPKD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas penerapan berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah dengan asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. S. 01. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti karena memberi kesempatan untuk menguji teori sistem informasi keperilakuan yang diperoleh selama dibangku perkuliahan. 2 Manfaat Penulisan Manfaat laporan magang ini adalah sebagai berikut: 1. Disclaimer. Pada era. Dilihat: 2996. 17403153039, pembimbing Dyah Pravitasari, S. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Ada pandangan positif lebih banyak lagi nada negatif mulai dari kebijakan,. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur proses dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan. Jum'at : 07:30-16:30. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga adalah instansi pemerintah yang telah berdiri sejak 2004 atas keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auiditabel. Sebelum penggunaan SIPKD, aplikasi lain yaitu SIMDA juga telah mampu menghasilkan LRA namun setelah pergantian sistem menjadi SIPKD memperlihatkan peningkatan opini. SPD Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD. SedangkanSistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang secara terikat digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan Kinerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang. Manual Aplikasi. 2 Jenis Data Menurut SifatnyaSIPKD adalah dibandingkan Tahun 2006 dan Tahun 2007, pada Tahun 2012 dan Tahun 2013, Waktu Penyelesaian dan Waktu Penyampaian IKD relatif lebih cepat sekitar 1 (satu) - 2 (dua) bulan (lihat Tabel 1. 56 tahun 2005 pasal 13 huruf a, dinyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Efinance SIPKD adalah aplikasi yang dibangun guna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan. 2008 Provinsi Sumatera Barat. 1. Sekilas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) SIPKD adalah aplikasi terstruktur dan terintegrasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan,. Temp-SIPDDKI adalah portal informasi dan layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Pesisir Selatan SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 19 03. Davis dkk. Kegunaan teoretis. 3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 3. Rustina Diketahui Oleh: Dekan Fakultas Ekonomi 11. Efinance SIPAPBD adalah aplikasi yang dibangun guna melaksanakan proses penyusunan anggaran mulai dari tahap proses penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, Raperda APBD, Raperbub, DPA-SKPD, DPA-PPKD, Perda APBD, Perbup APBD serta Perubahannya, KUA PPAS terintegrasi; 12. Aplikasi ini dibangun karena dilatarbelakangi oleh sistem pengaduan permasalahan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPD dan Tantangannya. SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada Objek Pajak sebagai. Rohil,yang Saksi input ke dalam Aplikasi SIPKD (Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah), bahan yang masuk dalamkategori yang Saksi Input ke SIPKD adalah SPJ (SuratPertanggung Jawaban) pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan olehDPRD Kab. 3. Sumber data utama dalam pelaporan TEPRA adalah realisasi keuangan yang dikelola oleh Kasubbag Keuangan (atau dengan nomenklatur jabatan lain) dengan menggunakan Sistem Informasi seperti SIMDA Keuangan (BPKP), SIPKD (Kemendgari) atau Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah lain sepanjang sesuai dengan ketentuan. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. (SIPKD).